PMII se-Kota Semarang Tolak Penerapan Kebijakan Full Day School

Polemik program Full Day School (FDS) yang menjadi wacana Mendikbud di era kepemimpinan Muhadjir Effendy kembali muncul ke permukaan. ...

Polemik program Full Day School (FDS) yang menjadi wacana Mendikbud di era kepemimpinan Muhadjir Effendy kembali muncul ke permukaan. FDS sendiri merupakan perubahan konsep waktu lama belajar siswa di sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta yang berada dibawah naungan kemeterian tersebut. Perubahan ini mengharuskan siswa di tingkat SD dan SMP harus belajar selama 8 jam per hari mulai dari Senin sampai Jumat. Keputusan ini dinilai oleh Muhadjir tidak bertentangan dengan ambang batas waktu bekerja ASN yang mensyaratkan 40 jam per minggu (PP No. 19 Tahun 2005).

Perubahan konsep waktu lama belajar ini dinilai Muhadjir akan membuat siswa bisa menikmati waktu rekreasi yang lebiih lama bersama dengan keluarganya. Muhadjir juga berpendapat bahwa program ini tidak akan bertentangan dengan amanat Presiden untuk menguatkan pendidikan karakter kepada siswa (Program Penguatan Karakter). Program ini menurutnya akan membuat siswa lebih banyak menikmati program pendidikan karakter di lingkungan sekolah melalui program ekstrakurikuler.

FDS sendiri bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang bukanlah konsep proporsional yang bisa diterapkan secara nasional. Asumsi ini didasarkan kepada pendataan Kemenag tentang Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah Diniyah (Madin) Tahun 2007-2008 yang mencakup 33 provinsi. Data tersebut mencatat ada sebanyak 21.521 Pondok Pesantren dan 37.102 Madrasah Diniyah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah santri tercatat sebanyak 3.818.469. tentu jumlah ini sangat besar kemungkinannya bisa bertambah seiring waktu dan berbagai Ponpes dan Madin yang belum tredata.

Menurut keyakinan kami pendidikan karakter yang dilakukan di Ponpes atau Madin tidaklah bisa dipandang sebagai hal yang remeh dalam mewarnai proses pembangunan nasional. Menurut Gus Dur Ponpes merupakan satu-satunya instansi pendidikan yang sama sekali belum “tersentuh” oleh sistem feodalisme. Diberlakukannya FDS bagi PMII se-Kota Semarang, akan mengancam keberlangsungan proses pendidikan karakter yang berlangsung di Madin. Sementara alasan-alasan yang digunakan untuk mendukung kebijakan FDS tidaklah selalu sesuai denngan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang beragam, terutama masyarakat agraris di pedesaan.

Kami memandang FDS bukanlah suatu perubahan konsep pendidikan yang bisa menjamin perbaikan kualitas pendidikan nasional. Perubahan konsep pendidikan ini bukanlah perubahan yang mendasar dan bersifat darurat apalagi subtansial. Perubahan ini bagi kami sangat mengancam keberlangsungan pendidikan karakter di kalangan santri yang sebelumnya sudah mengenal budaya “full day school” lewat pendidikan karakter di Madin.

Dengan berbagai alasan yang telah kami sampaikan maka PMII se-Kota Semarang yang terdiri dari (Komisariat Walisongo-UIN Walisongo, Komisariat Al-Ghazali-UNNES, Komisariat Diponegoro-UNDIP, Komisariat Wahid Hasyim-UNWAHAS, Komisariat PGRIS-UPGRIS, Komisariat Sultan Agung-UNISSULA, Komisariat Galang Sewu-POLINES, Komisariat 17 Agustus 1945-UNTAG, Komisariat Kyai Shaleh-STIE Totalwin dan Komisariat Sudirman-UNDARIS) menuntut:

1. Mendikbud mencabut Permendikbud No. 23 tahun 2017 yang menjadi dasar hukum penerapan FDS secara nasional
2. Kemendikbud harus mengkaji ulang rencana penerapan FDS secara nasional dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan dan kelompok masyarakat sipil yang fokus di bidang pendidikan
3. Presiden harus melakukan pembentukan tim khusus yang mengkaji relevansi pendidikan karakter dalam konsep FDS yang meliputi beberapa kementerian terkait
4. Kemendikbud memprioritaskan revitalisasi standar guru dan kesejahteraan guru dibanding merubah hal-hal yang bersifat teknis terkait sistem ataupun kurikulum pendidikan nasional.
5. Pemprov Jateng dan DPRD Jawa Tengah ikut serta menolak penerapan FDS sesuai aspirasi rakyat Jawa Tengah.

Dengan ini PMII Kota Semarang juga menyatakan dukungannya terhdap sikap PBNU yang menyatakan keberatannya terkait kebijakan yang akan dilaksanakan Kemendikbud di tahun pelajaran baru mendatang. 

Semarang, 14 Juni 2017.

Narahubung:
Sospol PC PMII Kota Semarang (Abdul Ghofar/ 085 645  520 982)
Ketua Umum PC PMII Kota Semarang (M. Zuhri/ 085 641 030 002)

COMMENTS

Name

agenda,12,artikel,44,bincang,2,cyberia,4,ke-pmii-an,18,kebangsaan,2,Opini,31,pendaftaran,1,pendidikan,1,PMIITV,6,pustaka,9,rilis,5,warta,8,
ltr
item
PMII Semarang: PMII se-Kota Semarang Tolak Penerapan Kebijakan Full Day School
PMII se-Kota Semarang Tolak Penerapan Kebijakan Full Day School
https://1.bp.blogspot.com/-VbVKd4zlBLw/WUMz-k4KOeI/AAAAAAAAAf8/bWuFgcsSi8Ugkrb7HnOSvpOpBA6oHxPlwCLcBGAs/s320/19120840_234053623764804_499863699956170752_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VbVKd4zlBLw/WUMz-k4KOeI/AAAAAAAAAf8/bWuFgcsSi8Ugkrb7HnOSvpOpBA6oHxPlwCLcBGAs/s72-c/19120840_234053623764804_499863699956170752_n.jpg
PMII Semarang
https://www.pmiisemarang.or.id/2017/06/pmii-se-kota-semarang-tolak-penerapan.html
https://www.pmiisemarang.or.id/
https://www.pmiisemarang.or.id/
https://www.pmiisemarang.or.id/2017/06/pmii-se-kota-semarang-tolak-penerapan.html
true
4367216603084741449
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy